buat yang naik motor

sebenernya ini ud lama ada dalam kepala gw cuma gw suka lupa jd mumpung inget gw tulis aja deh. jadi UU Lalu Lintas yg baru khan ud sah berlaku nah ada satu pengaturan yg buat gw bingung dan marah sekaligus. UU Lalin yg baru ngatur klo motor harus ada di lajur kiri barangsiapa pengendara motor berada di lajur kanan akan dihukum.
gw rasa yah peraturan kaya gini tuh diskriminatif terhadap pengendara motor. pendapat gw ini bukan semata2 karena sensi doang. sekarang klo dipikir bener2 yah lajur kiri di jakarta tuh isinya ud penuh dengan bis dan angkot, yang mana sikap pengemudinya lebih B*******K dari pengendara motor. kedua, asep dari kedua kendaraan tersebut, apalagi bis, tuh ud ga jauh beda sama gas yg dipake NAZI di gas chamber. bedanya klo gas yg dipake NAZI membunuh dengan waktu yg cepat nah klo asep angkot dan bis membunuh dengan waktu yg lama. gw rasa yg buat itu peraturan ga pernah naek motor di belakang bis kali! bukan cuma muka doang yg dekil gara2 kena asep knalpot tp juga bisa bikin bengek (apalagi klo emang ud bengek bawaan). sekarang coba bayangin ada keluarga, ayah, ibu, dan satu anak kecil (misalnya SD). bayangin klo bapak atau ibunya ngajak anaknya naek motor, misalnya nganter skolah, nah lajur yg dilewatin itu rute yg harus yg ramai sama kendaraan umum, contoh Jl DI Panjaitan. apa yg buat peraturan ga kasihan ama itu anak selama 6 tahun dikasih sarapan asep knalpot bis sama angkot. gmn mau sehat anak indonesia klo dikasih sarapan asep, mending nasi uduk!
klo diliat dari sisi hukum, secara 4 taon lebih makan buku undang2, ini peraturan melanggar hak konstitusional WN RI yg naek motor. pertama, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen keempat ngatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar2nya untuk kemakmuran rakyat. emang klo lajur motor dipisahin dari mobil seluruh rakyat indonesia jadi makmur? i dont think so! yg naek motor jadi bengek iya. belum lagi UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok2 Agraria yg bilang klo tanah itu Hak Bangsa Indonesia, gw rasa ini termasuk tanah yg digunakan untuk fasilitas jalan. jadi peraturan ini sudah di-derogat oleh kedua aturan yg gw sebut, gw rasa yah.
yah cuma gw jg bingung siy sama sodara gw pengendara motor yg laen. abis kadang2 sikap doi suka menang sendiri, kadang ada yg terlalu nge-fans ama Valentino Rossi ditiru di jalanan umum. apalagi populasi motor ud bnyak bgt, ud gtu ga bisa di-KB biar terkontrol. gw rasa siy ini jg yg mendasari lahirnya peraturan tersebut. cuma gw rasa apa ga ada jalan lain yg bisa ditempuh, klo memang itu masalahnya. gw rasa akan lebih bijak jika penguasa ngeluarin aturan yg tidak mengkebiri hak orang laen. toh yg naek motor jg bayar pajak kaya yg naek mobil pribadi. cuma klo kaya gtu bukan Indonesia namanya.

Peranan Bank Indonesia Sebagai Last Money Lender

iBAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Pada saat ini keberadaan Kasus Bank Century tidak dapat dipungkiri telah menyita perhatian masyarakat luas. Kasus Bank Century sedikit banyak telah membuka mata publik tentang seluk beluk perbankan di Indonesia. Kasus ini mendapatkan perhatian public karena telah menelan sejumlah besar uang negara untuk menyelamatkan Bank Century dari keterpurukan. Kasus menjadi lebih menarik dengan beredarnya isu-isu adanya kepentingan orang-orang tertentu dalam menyelamatkan bank tersebut.
Pada sisi perbankan kasus Bank Century menjadi menarik karena dalam kasus ini menggambarkan bagaimana pernan BI sebagai bank sentral memainkan peranannya dalam menyelamatkan stabilitas perbankan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari argumentasi Bank Indonesia yang menjadi dasar keputusan Bank Indonesia untuk menyelamatkan Bank Century adalah kekhawatiran akan adanya kegagalan sistemik jika Bank Century tidak diselamatkan.
Bank Indonesia sebagai institusi bank sentral mempunyai wewenang untuk mengawasi dan menjaga kestabilan dunia perbankan Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah otoritas tertinggi dalam mengambil kebijakan moneter nasional. Bank sentral, dalam pengertian umum adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk mengontrol sistem keuangan dan perbankan. Guna menjalankan peranannya itu, bank sentral umumnya diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang prerogatif untuk mengatur jumlah uang beredar.[1]
Secara konsep istilah ”sentral” dalam ”bank sentral” mengandung pengertian bahwa bank tersebut mengemban tugas sebagai pelayan publik yang bersifat memenuhi kepentingan umum (Public Purpose).[2] Hal ini memberikan indikasi bahwa bank sentral tersebut tidak mencari keuntungan, tetapi mempengaruhi pasar uang dan memberi efek terhadap struktur perbankan pada umumnya.[3]
Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Secara struktural Bank Indonesia berada diluar pemerintah sehingga dapat mengeliminir adanya intervensi terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain.[4]
Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.[5] Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.[6] Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:[7]
1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.
Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang untuk:
A. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
B. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tapi tidak terbatas:
1. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
2. penetapan tingkat diskonto;
3. penetapan cadangan wajib minimum;
4. pengaturan kredit dan pembiayaan.
Dalam rangka mengatur dan mengawasi perbankan[8], Bank Indonesia menetapkan peraturan:[9]
1. memberikan dan mencabut izin usaha bank;
2. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
3. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; dan
4. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung.[10] Pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
I.2 Pokok Permasalahan
1. Bagaimana peranan dan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menyelamatkan Bank Century?
2. Bagaimana Kegagalan Sistemik bisa terjadi dan apakah alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan untuk menyelamatkan Bank Century?










BAB II
PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENYELAMATKAN BANK
II.1 Posita Kasus Bank Century
PT Bank Century Tbk (BCIC) pada tahun 2005 menjadi agen penjual produk investasi yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas.[11] Para nasabah Bank Century dijanjikan bunga yang tinggi oleh pihak bank sehingga para nasabah memindahkan uang mereka ke rekening PT Antaboga.[12] Seteleh diselidiki, ternyata produk investasi tersebut ternyata tidak mempunyai izin dari BAPEPAM-LK.[13] Setelah uang masuk ke dalam rekening PT Antaboga, dana tersebut kemudian diambil oleh Robert Tantular, pemegang saham mayoritas dari PT Bank Century Tbk. Robert Tantular juga mengajukan kredit kepada Bank Century.[14]
BI sudah melarang pihak Bank Century untuk menjual produk investasi tersebut. Pada tahun 2006 BI mendapati Bank Century masih menjual produk tersebut.[15] Setelah diselidiki ternyata tidak ada pencatatan pembukuan terhadap pembelian produk tersbut.[16] Temuan lain mencatatkan tidak adanya lambang Bank Century pada produk tersebut, padahal waktu diluncurkan pada tahun 2005 tercantum logo Bank Century.[17]
Pada Oktober 2008 pemegang saham mayoritas, yaitu: Robert Tantular, Rafat Ali Rizfi, dan Hesyam Al Waraq, atas desakan BI, berjanji untuk membayar surat berharga yang jatuh tempo serta menambah modal, hal ini dinyatakan dengan adanya right issue.[18] Pemegang saham tersebut juga berjanji untuk mencari investor baru guna menyelesaikan permasalahan bank. Akan tetapi janji tersebut tidak dipenuhi sehingga pihak bank tidak dapat memnuhi kewajibannya kepada nasabah. Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Century pun dibawah batas yang ditetapkan oleh BI. Posisi CAR Bank Century pada 31 Oktober sebesar -3.2 persen.
BI membantu likuiditas Bank Century dengan memberikan pinjaman jangka pendek pada tanggal 14 November 2008 dengan syarat pemegang saham mayoritas Bank Century harus menepati letter of commitment.[19] Letter of commitment tersebut berisi antara lain komitmen untuk memindahkan surat berharga Bank Century ke bank kustodian di Indonesia, mengembalikan hasil pembayaran surat berharga yang jatuh tempo, dan berjanji tidak akan menjadikan surat berharga sebagai jaminan kepada pihak lain. Letter of commitment tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Bank Century.
BI kembali membantu likuiditas Bank Century pada tanggal 18 November 2008 karena Bank Century gagal kliring.[20] Namun kondisi Bank Century yang semakin memburuk mengakibatkan Bank Century diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 21 November 2008. Pada 23 November 2008 LPS memberikan dana talangan sebesar Rp 2.78 Triliun untuk mendorong CAR Bank Century hingga sebesar 10%.
Pada tanggal 5 Desember 2009 LPS kembali menyuntikan dana sebesar Rp 2.2 Triliun agar Bank Century memenuhi persyaratan kesehatan perbankan. Pada akhir tahun 2008 aset Bank Century terhitung sebesar Rp 5.58 Triliun, rugi sebesar Rp 7.8 Triliun. Pada awal bulan Februari 2009 LPS kembali memberikan bantuan dana sebesar Rp 1.5 Triliun. Pada tanggal 21 Juli 2009 LPS kembali mengeluarkan dana sebesar Rp 630 Miliar.
II.2 Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga kesehatan kondisi bank di Indonesia
R. G. Hawtrey (The Art of Central Banking, 1932) berpendapat bank sentral adalah suatu bank yang berperan sebagai sumber pinjaman terakhir bagi bank-bank (lender of the last resort). Dan untuk mendukung peranan tersebut, bank sentral juga harus mempunyai hak untuk menerbitkan uang kertas bank sebagai sumber dari perolehan dana bank sentral itu dalam pemberian jaminan. Vera Smith (Rational of Central Banking, 1936) menyatakan bahwa suatu bank dikatakan sebagai bank sentral apabila bank tersebut berperan sebagai pencetak dan pengedar uang kertas dengan hak monopoli dari pemerintah (the bank of issue). Kisch dan Elkin berpendapat bahwa bank sentral adalah suatu bank yang memiliki ciri yang paling hakiki, yaitu sebagai pemelihara stabilitas moneter yang baku yang mendukung kontrol terhadap peredaran moneter.
Salah satu fungsi Bank Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah mengatur dan mengawasi bank umum di Indonesia. Bank-bank umum di bawah pengendalian dan pengawasan Bank Indonesia, beserta dengan Bank Indonesia itu sendiri, membentuk sistem moneter nasional. Sistem moneter ini juga melibatkan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Bank Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan sistem moneter nasional.
Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan moneter nasional berwenang untuk menjaga dan memelihara cadangan kas-kas bank komersial. Dalam hal ini bank komersial diwajibkan untuk menyimpan suatu jumlah minimum tertentu (reserve requirement) pada bank sentral. Penyimpanan cadangan ini bisa berupa uang kertas maupun surat berharga. Bank Indonesia juga berwenang untuk Menyelenggarakan kegiatan kliring di antara bank-bank. Kliring (clearing) adalah sarana perhitungan market antar bank yang dilaksanakan oleh bank sentral guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah kliring.[21]
Bank Indonesia sebagai bank sentral juga diberi fungsi dan wewenang untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary). Dalam menjalankan fungsinya itu, bank sentral mempunyai peranan khusus dalam sistem moneter sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank (the banker’s bank) dan sumber terakhir bagi bank-bank untuk mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan likiuiditas (lender of the last resort). Dalam fungsinya ini, bank sentral sekaligus juga berperan dalam mengembangkan sistem perkreditan yang sehat.[22] Bank Indonesia membantu manakala suatu bank gagal untuk memenuhi Giro wajib Minimum (GWM).
Semua fungsi dan wewenang ini dijalankan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjami terciptanya kondisi perbankan yang sehat. Perbankan yang sehat menurut Manuel Guitian hanya dapat tercipta melalui pengawsan dan pengaturan yang ketat.[23] Isu kesehatan perbankan menjadi isu sentral manakala krisis perbankan melanda dunia. Perbaikan sistem pembayaran dan restrukturisasi perbankan menjadi permasalahan utama dalam menjaga fungsi perbankan pada umumnya. Tingkat kesehatan suatu bank dapat diukur dari Cash Ratio (CAR),[24] Aset yang dimiliki oleh bank tersebut, pengelolaan bank, pendapatan, dan tingkat likuiditas,[25] rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan bank. Bank juga diwajibkan untuk menjaga kesehatannya sendiri dengan cara melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian.
II.2.1 Bank Sentral di Negara Lain
i. Amerika Serikat
Amerika Serikat menamai bank sentral mereka The Federal Reserve System atau lebih dikenal dengan nama ”The Feds” berdiri pada tahun 1913. The Feds didirikan akibat dari kepanikan finansial yang terjadi di Amerika Serikat disekitar tahun 1873, 1884, 1893 dan 1907. Depresi ekonomi yang melanda Amerika Serikat itu menyebabkan masyarakatnya menderita dan menimbulkan besarnya tuntutan untuk diadakan reformasi ekonomi, salah satu tindakan reformasi ekonomi yang dilakukan adalah adalah pembentukan bank sentral.
ii. Jerman
Fungsi bank sentral diberikan kepada Deutsche Bundesbank (Bundesbank) yang dimulai dengan didirikannya Reinchsbank tahun 1875. Namun pada tahun 1922 Jerman mengalami inflasi yang sangat tinggi. Maka untuk mengatasi hal tersebut, Reinchsbank direformasi dengan dikeluarkannya undang-undang mengenai otonomi Reinchsbank yang memberikan kedudukan yang independen terhadap Reinchsbank.[26]
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Reinchsbank diganti dengan Deutsche Mark. Reinchsbank dihapus dan digantikan dengan sistem bank sentral dua tingkatan, yang terdiri dari Bank Sentral Negara Bagian (Bank Deutsche Lander) yang secara hukum independen dan bak-bank negara bagian Jerman, dimana Bundesbank sebagai lembaga tertinggi.[27]
II.2.2 BI sebagai Lender of Last resort
Bank Indonesia bertindak sebagai lender of last resort, yaitu Bank Indonesia berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap keadaan suatu bank. Keadaan memaksa tersebut dapat berupa:[28]
a. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan;
b. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan;
c. Terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
Ketika bank mengalami gagal kliring maka Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) akan menyerahkan bank tersebut ke dalam pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan untuk direstrukturisasi.[29] Bank gagal kliring (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangaan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilkinya.
Bank gagal di dalam undang-undang ini di bagi atas 2 kategori, yaitu: bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan bank gagal yang berdampak sistemik. LPS akan menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik jika bank tersebut memenuhi persyaratan, antara lain:[30]
1. Perkiraan biaya penyelamatan secara signikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan tindakan penyelamatan tersebut;
2. Bank menunjukan prospek usaha yang baik, jika diselamatkan;
3. Adanya pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
b. Menyerahkan kepengurusan bank ke dalam tangan LPS;
c. Tidak menuntut LPS atau pihak lain yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen-dokumen mengenai:
a. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
b. Data keuangan nasabah debitur;
c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
d. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, termasuk permodalan bank yang dibutuhkan LPS.
Jika bank gagal untuk memenuhi persyaratan disebut di atas atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank yang dimaksud.[31]
LPS akan menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham, atau lazim dikenal dengan istilah open bank assistance. Proses penyelamatan tersebut hanya akan dilakukan jika:
1. Pemegang saham bank yang bersangkutan telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan;
2. Adanya pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya kesediaan untuk:
a. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
b. Menyerahkan kepengurusan bank ke dalam tangan LPS;
c. Tidak menuntut LPS atau pihak lain yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
a. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
b. Data keuangan nasabah debitur;
c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir;
d. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS.
Stabilitas dunia perbankan dapat dilihat dari tingkat keacakan peringkat kinerja bank, sebagai hasil dari persaingan pasar asupan maupun pasar keluaran. Hal ini ditunjukan oleh besarnya Entropi Relatif Dinamika Peringkat (EDRP) kinerja bank seluruh industry perbankan.[32] Stabiltas industry ini berkaitan dengan Entropi Absolout Dinamika peringkat individu. Keduanya merupakan turunan dari teori Markov.
Model Markov Tersembunyi atau lebih dikenal sebagai Hidden Markov Model (HMM) adalah sebuah model statistik dari sebuah sistem yang diasumsikan sebuah Markov Process dengan parameter yang tak diketahui, dan tantangannya adalah menentukan parameter-parameter tersembunyi (hidden) dari parameter-parameter yang dapat diamati.[33] Parameter-parameter yang ditentukan kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh, misalnya untuk aplikasi Pattern Recognition. Untuk dapat menerapkan analisa rantai Markov kedalam suatu kasus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:
1. Jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari system sama dengan 1 (satu);
2. Probabilitas-probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam system;
3. Probabilitas transisi konstan sepanjang waktu;
4. Kondisi merupakan kondisi yang independent sepanjang waktu.
II.3 Perbandingan dengan Negara Lain
i. Jepang
Dana bank sentral dalam rangka menyelamatkan krisis perbankan nasional, menurut Akira Nagashima dalam kasus Krisis Perbankan Jepang pada tahun 1994, dapat dibagi dalam 5 kateori.[34] Kategori I, pinjaman yang solvent tapi untuk sementara waktu tidak likuid. Pinjaman seperti umum ditemukan pada tipe pinjaman bank sentral sebagai last resort. Pada umumnya dana tersebut akan dikembalikan oleh bank yang bersangkutan. Kategori II, pinjaman yang diberikan pada bank yang insolvent akan tetapi membutuhkan bantuan sampai skema penyelamatan (resolution scheme) dapat dijalankan. Pembayaran pinjaman ini dapat dilakukan sesuai dengan kerangka skema penyelamatan. Kategori III, pembiayaan institusi perbankan yang mengalami kekurangan modal akan tetapi dengan bantuan pemerintah bank tersebut diharapkan akan kembali solvent. Bank dengan bantuan ini diharapkan dapat mencapai tingkt solvensinya atas usahanya sendiri. Kategori IV, pinjaman modal yang diberikan untuk membangun jaringan pengaman bank. Kategori V, pinjaman yang tidak termasuk ke dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya.
Keadaan Jepang pada saat itu tidak bisa dibandingkan dengan keadaan kondisi perbankan Indonesia pada saat terjadinya kasus Bank Century. Pada saat itu krisis perbankan Jepang melanda beberapa bank dan institusi keuangan non-bank secara bersamaan, seperti Hyogo Bank, Hanwa Bank, Kyowa Credit Cooperative, dan Anzen Credit Cooperative. Jika semua lembaga tersebut mengalami insolven maka ditakutkan terjadi sebuah kegagalan sistemik yang akan berdampak kepada perekonomian Jepang secara keseluruhan.
ii. Amerika Serikat
Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20 mengalami 2 krisis yang melanda bisnis perbankan. Krisis pertama diakibatkan oleh kekuatan makroekonomi yang terimbas dari krisis dan inflasi yang terjadi pada akhir tahun 1970 dan awal 1980. Krisis kedua dipengaruhi oleh kebijakan Kongres dan Lembaga Pengawas yang berusaha untuk mengatasi krisis pertama.
Reaksi pemerintah Amerika Serikat atas krisis industry perbankan pada awal 1980 terdiri dari 3 elemen, yakni: deregulasi, kesabaran, dan pemotongan pendanaan bagi pengawasan usaha yang lemah.[35] Deregulasi dinyatakan dengan pengesahan Garn-St. Germain Depository Institutions Act.[36] Peraturan tersebut memperbolehkan institusi keuangan mengeluarkan uang untuk tabungan masyarakat tanpa adanya batasan (interest ceiling). Kesabaran dinyatakan dengan tidak menutup atau menggabungkan lembaga keuangan yang bermasalah.[37] Hal ini dilakukan dengan harapan bahwasanya kesehatan lembaga tersebut akan menjadi lebih baik. Kebijakan ini juga diunyatakan dengan pembebasan standar akuntansi pada industri keuangan.[38] Pemerintahan Reagan pada terjadinya krisis menolak untuk menambah dana untuk lembaga otoritas pengawas keuangan, menunda penambahan dana untuk menyokong pelaksanaan pembiayaan lembaga keuangan, dan melindungi kepentingan lembaga-lembaga keuangan yang mengalami kesulitan.











BAB III
KEGAGALAN SISTEMIK
Bank cenderung untuk meniru bank lain. Bank cenderung untuk menyamakan diri mereka dengan mengeluarkan produk pinjaman yang serupa. Keinginan bank untuk mengeluarkan bergerak bersamaan satu sama lainnya. Akan tetapi sesuatu hal yang aman bagi suatu bank dapat menjadi sesuatu yang berbahaya bagi bank lain jika mereka melakukan hal yang serupa, biasanya hal ini menjadi titik awal terjadinya krisis. Bank juga melakukan pinjaman antar bank oleh karena itu kesulitan suatu bank akan mengakibatkan kesulitan pada bank lain. Kondisi seperti ini dikenal dengan kondisi kegagalan sistemik.
Pada saat ini tidak ada standar yang sama yang diterapkan oleh semua negara mengenai kegagalan sistemik. Achmad Deni Daruri berpendapat bahwa risiko sistemik harus dilihat dari perbandingan besar dana yang masuk dan keluar dari sebuah bank dibandingkan dengan total dana masuk atau keluar di industry perbankan itu sendiri. Ia menambahkan untuk menentukan kegagalan sistemik maka harus dapat diperkirakan seberapa besar precautionary demand yang akan ada jika bank tersebut ditutup. Bank Indonesia menetapkan 5 elemen standard penentu kegagalan sistemik, yaitu: dampak kepada institusi keuangan, dampak kepada pasar keuangan, dampak kepada sistem pembayaran, dampak pada psikologis pasar, dan dampak pada sektor riil. Oleh karena itu tindakan penyelamatan hanya dapat dihitung setelah tindakan tersebut diambil, dengan indikasi apakah sektor perekonomian akan menjadi lebih baik setelah tindakan penyelamatan atau tidak.
Pengenaan status sulit dilakukan karena adanya kekhawatiran akan timbulnya moral hazard di industry perbankan. Muliaman D Haddad menyatakan jika suatu bank ditentukan sistemik maka dikhawatirkan ada pelaku bisnis perbankan yang bertindak menyimpang karena oknum tersebut mengetahui bahwa bank tersebut akan di-bail out oleh pemerintah. Penentuan sistemik juga dikhawatirkan akan menimbulkan pelarian dana oleh masyarakat dari bank yang tidak sistemik ke bank yang sistemik.
Pemerintah terhadap kegagalan sistemik ini menganal prinsip too big too fail. Prinsip ini mewajibkan lembaga pengawas keuangan untuk menjamin para nasabah mendapatkan uang mereka kembali jika suatu bank insolvent. Salah satu contoh yang dapat dilihat ketika pemerintah mem-bail-out First Republic Bank of Dallas pada tahun 1988. Akan tetapi penetapan prinsip ini berisiko timbulnya moral hazard, ketika bank-bank besar lebih berani mengambil risiko dalam menjalankan usaha mereka.
Untuk mencegah terjadinya kegagalan sistemik aturan mengenai kesehatan bank tidak cukup menjamin keamanan sistem perbankan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peraturan macroprudential. Macroprudential dapat diartikan sebagai yang memfokuskan pada sistem keuangan sebagai sebuah keseluruhan dan menangani risiko keseluruhan sebagai sebuah bagian dari perilaku kolektif sebuah institusi. Aturan ini bertujuan untuk membatasi kesulitan-kesulitan agar tidak meluas serta membantu institusi mengeluarkan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kondisi keuangan yang tidak stabil. Oleh karena itu pengawasan microprudential, sebagai pengawasan terhadap risiko dan sistem, menjadi tren dalam dunia finansial untuk memberi peringatan terhadap ketidakstabilan finansial, menjadi bagian penting dalam dunia perbankan.
Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan metode Distance to Default, suatu metode untuk mengukur risiko memberi kredit kepada seorang debitor, metode Value at Risk, perkiraan besarnya nilai kerugian maksimum yang dialami pada saat kondisi tidak normal, dan metode Early Warning System, metode yang menghasilkan kemungkinan kerugian berdasarkan fakta-fakta sejarah.

KESIMPULAN
Bank Indonesia sebagai institusi bank sentral mempunyai wewenang untuk mengawasi dan menjaga kestabilan dunia perbankan Indonesia. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu tugas Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.
Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan moneter nasional berwenang untuk menjaga dan memelihara cadangan kas-kas bank komersial. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga diberi fungsi dan wewenang untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary). Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan khusus dalam sistem moneter sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank (the banker’s bank) dan sumber terakhir bagi bank-bank untuk mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan likiuiditas (lender of the last resort).
Ketika bank mengalami gagal kliring maka Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) akan menyerahkan bank tersebut ke dalam pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan untuk direstrukturisasi. Bank gagal kliring (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangaan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan. Bank gagal di dalam undang-undang di bagi atas 2 kategori, yaitu: bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan bank gagal yang berdampak sistemik.
Pada saat ini tidak ada standar yang sama yang diterapkan oleh semua negara mengenai kegagalan sistemik. Risiko sistemik harus dilihat dari perbandingan besar dana yang masuk dan keluar dari sebuah bank dibandingkan dengan total dana masuk atau keluar di industry perbankan itu sendiri. Pengenaan status sulit dilakukan karena adanya kekhawatiran akan timbulnya moral hazard di industry perbankan. Untuk mencegah terjadinya kegagalan sistemik aturan mengenai kesehatan bank tidak cukup menjamin keamanan sistem perbankan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peraturan macroprudential. Macroprudential dapat diartikan sebagai yang memfokuskan pada sistem keuangan sebagai sebuah keseluruhan dan menangani risiko keseluruhan sebagai sebuah bagian dari perilaku kolektif sebuah institusi.



[1] Rahardjo, et al., Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hal. 17.
[2] Ibid, hal. 21.
[3] Nurtjahjo, Hendra, et. al, Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara (Pembahasan Kemandirian Bank Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara), (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002), hal. 27.
[4] Sudarwanto, Barno. “Mengupayakan Bank Indonesia Yang Independen,” , 15 Desember 2009.
[5]Indonesia (a), UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Nomor 7 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357 tahun 2004, Pasal 7 ayat (1)
Fungsi tersebut dituangkan oleh Bank Indonesia dalam Misi dan Visi Bank Indonesia. Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Oleh karena itu Bank Indonesia telah menetapkan rencana jangka menengah panjang, yaitu:
Terpeliharanya Kestabilan Moneter
Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan
Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter
Memelihara SSK: (i) melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, surveillance sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi
Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi
Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum
Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.
[6]Bank Indonesia, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/
[7]Indonesia (b), UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Nomor 66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843 tahun 1999, Pasal 8.
[8]Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. UU Perbankan tersebut mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
Lloyd B Thomas mendefinisikan bank sebagai sebuah institusi yang menerima berbagai jenis simpanan dana masyarakat untuk kemudian menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman. Bank juga dianggap sebagai kunci sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yakni sebagai jembatan antara deposan dengan orang yang memiliki asset fisik, seperti rumah, peralatan, atau pabrik. Lembaga perantara keuangan ini menawarkan efisiensi secara ekonomis dengan cara menyediakan dana berlebih (surplus) dari masyarakat dan menyediakan dana tersebut kepada orang-orang yang ingin berinvestasi dalam bentuk asset fisik.
[9]Indonesia (b), Op. cit, Pasal 26
[10]Ibid, Pasal 27
[11]Kronologi Kasus Bank Century: Bank Century Awalnya Agen Antaboga, http://bisnis.vivanews.com/news/read/28729-bank_century_awalnya_agen_produk_antaboga, diakses pada tanggal 26 September 2009
[12]Berstaus Pemilik Baru Century, LPS Tolak Ganti Rugi Nasabah, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21159&cl=Berita, diakses pada tanggal 26 September 2009
[13]http://bisnis.vivanews.com/news/read/28729-bank_century_awalnya_agen_produk_antaboga
[14]http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21159&cl=Berita
[15]http://bisnis.vivanews.com/news/read/28729-bank_century_awalnya_agen_produk_antaboga
[16]Ibid.
[17]Ibid.
[18]Surat Berharga Valas Bank Century Bermasalah, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=22393&cl=Berita, diakses pada tanggal 26 September 2009
[19]Ibid.
[20]Ibid.
[21] Erawaty, Kamus Hukum Ekonomi, (Jakarta: Proyek Elips, 1996), hal. 19.
[22]Rahardjo, et al, Op. cit, hal. 21.
[23]Charles Enoch dan John H Green, ed, Banking Soundness and Monetary Policy, (Wasingthon: IMF Institute and Monetary Exchange Affair Department, 1997), hal 41
[24]Cash Ratio adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun dan harus segera dibayar oleh pihak bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik menggunakan alat likuid yang dimilkinya. Alat likuid, menurut ketentuan Bank Indonesia, terdiri dari uang kas ditambah dengan rekening giro bank yang disimpan di Bank Indonesia.
[25]Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Rasio likuiditas berguna untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank tentang cara menilai dan meningkatkan posisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam mengukur atau menentukan tingkat likuiditas, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan pengukuran yang mapan terhadap modal kerja, karena akibat kesalahan dalam penetapan, perusahaan akan dihadapkan pada hambatan dalam menyelenggarakan aktivitas perusahaan.
[26] Ryan Kiryanto, “Analisis Perbankan: Idealisasi Bank Sentral yang Independen dan Otonom: Belajar dari pengalaman Bundesbank,” Bank dan Manajemen 42 (Juli-Agustus 1998) Hal. 17-21, dikutip dalam Sinaga, Ibid., hal. 28-29.
[27] Ibid., hal. 29
[28]Indonesia (b), Op. cit, ps. 33.
[29]Indonesia (c), UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LN Nomor 96 tahun 2004, TLN Nomor 4420 tahun 2004, Pasal 21 ayat (1)
[30]Ibid, Pasal 24 ayat (1)
[31]Ibid, Pasal 31 ayat (1)
[32]Muliaman D Haddad, et al, Dinamika Struktur Industri Perbankan, Risiko Stratejik Bank Serta Implikasinya Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan, (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, 2006), hal 11
[33]Model Markov Tersembunyi, http://id.wikipedia.org/wiki/Model_Markov_tersembunyi
[34]Charles Enoch dan John H Green, Op. cit, hal 197
[35]Lloyd B Thomas, Money, Banking, and Financial Markets, (New York: McGraw Hill Companies Inc, 1997), pg . 259
[36]Ibid
[37]Ibid
[38]Ibid

ASEAN HUMAN RIGHTS BODY: Badan Pengawas Pelaksanaan HAM di Wilayah Asia Tenggara

BAB I
PENDAHULUAN
Eksistensi organisasi internasional dalam pergaulan antar bangsa semakin meningkat dalam kurun waktu beberapa dasawarsa terakhir. Praktek-praktek internasional dalam kurun waktu telah memperluas jangkauan atas masalah-masalah yang jauh melampaui batas-batas negara semata-mata.[1] Oleh karena itu dibiutuhkan sebuah entitas hukum yang dapat memecahkan atau memberi solusi atas permasalahan yang timbul antar batas negara.
Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum tidak dapat diragukan lagi kedudukannya sekarang.[2] Perkembangan organisasi internasional pada saat ini lebih didasarkan pada kebutuhan praktis antar negara dalam berinteraksi satu sama lain jika dibandingkan dengan alasan filosofi, menciptakan sebuah pemerintahan dunia.[3] Organisasi internasional pada masa kini menganggap kerja sama antar pemerintahan negara sebagai sebuah hal yang penting. Perkembangan interaksi antar negara sangat penting dalam mengembangkan teknologi, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan interaksi antar batas negara tersebut didukung dengan perkembangan teknologi informasi.
Pembentukan organisasi intenasional berdasarkan konvensi-konvensi internasional telah memuat ketentuan konstitusional yang mengatur tentang tugas dan fungsi organisasi ini. Konvensi ini merupakan konstitusi yang menjadi dasar tindakan dan pembentukan aturan-aturan yang berlaku bagi anggota dari organisasi internasional tersebut. Konvensi ini juga menyatakan bagaimana sebuah negara dapat ikut serta dalam organisasi international tersebut.[4]
International Court of Justice menyatakan, mengingat organisasi internasional juga dapat mengemban hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum yang lain, bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa beserta organisasi internasional lainnya adalah person internasional.[5] Status person internasional ini tidak saja diberikan oleh PBB beserta dengan organ-organ yang berada di dalamnya tetapi juga kepada organisasi-organisasi regional dan komunitas-komunitas berdasarkan syarat-syarat konstitusi.[6] Kita dapat mengambil NATO sebagai contoh, NATO mendapat status person internasional berdasarkan Pasal 4 Konvensi 1951.
ASEAN sebagai salah satu organisasi regional mempunyai peranan penting dalam pergaulan dunia. Hal ini tidak lepas dari peranan negara-negara Asia Tenggara di dunia. Selepas dari Perang Dunia II dan pada masa Perang Dingin, negara-negara Asia Tengara menjadi “rebutan” bagi negara-negara besar pada saat itu, seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, atau Jepang. Negara-negara di Asia Tenggara dianggap mempunyai potensi sebagai sumber bahan baku, pasar, atau pangkalan militer.
ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 yang ditandatangaini oleh Adam Malik (Indonesia), S Rajaratman (Singapura), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thamat Khoman (Thailand), dan Narsico Ramos (Filipina).[7] Pembentukan perhimpunan ini didasarkan pada adanya kepentingan timbal balik di antara negara-negara Asia Tenggara dan atas keyakinan akan perlunya memperkokoh soldaritas dan kerja sama regional dalam upaya mewujudkan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Stabilitas tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama ekonomi dan sosial budaya dalam menunjang pembangunan nasional masing-masing anggotanya.[8] Deklarasi Bangkok mengandung keinginan politik para penandatangannya untuk hidup berdampingan secara damai serta mengadakan kerja sama regional.
Pada awal pembentukannya ASEAN bertujuan untuk menekan pengaruh komunisme yang tengah dikembangkan oleh Vietnam Utara dan Cina, antikomunisme pada saat itu menjadi faktor pengikat antara negara anggota ASEAN pada waktu itu.[9] Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan berkurangnya ancaman komunisme, ASEAN lebih memfokuskan diri pada pengembangan ekonomi regional. ASEAN juga memfokuskan diri pada demokratisasi yang dapat mendukung pengembangan perekonomian.
Seiring dengan perkembangan zaman masalah yang harus dihadapai oleh ASEAN tidak hanya seputar permasalahan di bidang ekonomi saja. Permasalahan batas wilayah antar anggota, masalah keamanan, masalah politik, dan masalah penegakan hak asasi manusia adalah masalah-masalah yang harus dihadapi oleh ASEAN pada masa kini.
Isu hak asasi manusia adalah salah satu isu sentral dalam pembentukan ASEAN Charter.[10] Para anggota ASEAN pada dasarnya sudah sejak lama menginginkan adanya suatu badan khusus di dalam diri ASEAN yang mengurusi masalah hak asasi manusia.[11]

Pokok Permasalahan
Bagaimana ASEAN menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di dalam negara anggota ASEAN sebelum terbentuknya ASEAN Charter dan ASEAN Human Rights Body?
Bagaimana peranan ASEAN Human Rights Body dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di dalam negara anggot ASEAN?









BAB II
ASEAN HUMAN RIGHTS BODY
I. ASEAN Sebagai Badan Penyelesai Konflik
Pada dasarnya ASEAN merupakan organisasi ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi jika dilihat lebih mendalam kita dapat melihat ASEAN sebagai sebuah organisasi politik yang bersifat regional. Hal ini dapat terlihat pada Deklarasi Bangkok yang merupakan perwujudan dari komitmen politik penguasa antar negara yang berada di wilayah Asia Tenggara untuk bersatu dalam menghadapi pergolakan dunia, baik yang berasal dari internal wilayah maupun dari eksternal wilayah.[12] Pada ASEAN Charter anggota ASEAN menyatakan bahwa mereka dipersatukan karena adanya kepentingan bersama dan saling ketergantungan. Anggota ASEAN juga menyadari adanya kebutuhan untuk hidup di dalam kawasan yang damai, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan bersama dan kemajuan social, serta untuk memajukan kepentingan, cita-cita, dan aspirasi bersama yang utama.
Kerja sama dalam bidang politik dan keamanan ini penting karena kawasan ASEAN merupakan kawasan yang sangat rentan dalam terkena krisis. Krisis tersebut lahir diakibatkan dari dalam internal anggota ASEAN sendiri, seperti krisis perbatasan[13], atau krisis yang datang dari luar anggota ASEAN, seperti krisis ekonomi.
Kerja sama di bidang politik baru dimasukan ke dalam agenda resmi ASEAN pada KTT ASEAN I, dengan ditandatanganinya The Declaration of ASEAN Concord dan Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC).[14] ASEAN Concord ini menjadi dasar dalam kerja sama politik di negara ASEAN, sebelum disahkannya ASEAN Charter.
Oleh karena itu ASEAN mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi di dalam kawasan. Hingga tahun 1976 ASEAN belum mempunyai suatu lembaga yang dapat menyelesaikan konflik di antara sesama anggota. Pertikaian antar anggota diselesaikan secara bilateral, antara negara yang mengalami konflik saja. Konflik antar anggota tidak dapat dibicarakan dalam forum ASEAN dan anggota ASEAN yang lain tidak dapat menyampaikan pendapat mengenai permasalahan tersebut karena dapat dianggap melanggar prinsip non internvensi.[15] Keterlibatan pihak ketiga hanya dapat dilaksanakan apabila para pihak yang bersengketa menyetujui keterlibatan pihak ketiga tersebut dan tidak melibatkan ASEAN sebagai sebuah institusi politik.[16]
Alat penyelesaian konflik di dalam tubuh ASEAN yang pertama adalah Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC). TAC merupakan satu-satunya instrument penyelesaian konflik yang dilakukan melalui instrument diplomatik. TAC juga menyatakan prinsip-prinsip dasar dalam berhubungan antar anggota ASEAN serta mengadakan rencana kerja sama anggota ASEAN untuk bekerja sama. Negara anggota ASEAN berharap melalui TAC diantara mereka dapat mengembangkan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama yang saling menguntungkan yang dapat memperjelas eksistensi negara wilayah Asia Tenggara.
Peranan ASEAN menyelesaikan masalah hak asasi manusia dapat dilihat selama perang Vietnam. ASEAN menjadi media dalam menyelesaikan masalah antara Vietnam dan Kamboja. ASEAN atas inisiatif Indonesia mengadakan konferensi internasional tentang Kamboja. The Jakarta Conference on Cambodia dilaksanakan pada bulan Mei 1970 dengan tujuan mencari penyelesaian damai bagi masalah Kamboja.[17] Negara anggota ASEAN secara bersama-sama menentang pendudukan Vietnam atas Kamboja. Negara ASEAN juga mensponsori resolusi PBB yang menghimbau agar pasukan asing menarik diri dari wilayah Kamboja. Stabilitas Kamboja diharapkan mampu untuk menjaga ASEAN dari pengaruh komunisme.
Permasalahan Kamboja dapat diselesaikan melalui Persetujuan Paris yang ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 1989. Persetujaun tersebut dapat tercipta berkat diadakannya Paris International Conference on Cambodia (PICC). Penyelesaian masalah Kamboja ini menunjukan 3 hal penting:
1. ASEAN menunjukan peranannya dalam memainkan peranannya sebagai peace maker. Negara anggota ASEAN juga mampu untuk mempertahankan kesatuannya di dalam forum-forum internasional.
2. ASEAN mampu untuk mengangkat isu Kamboja ini menjadi isu internasional. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan sumber daya negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan masalah ini.
3. ASEAN dalam menyelesaikan perselisihan ini dapat melindungi hak-hak warga negara anggotanya, dalam hal ini Vietnam dan Kamboja, yang selama ini menjadi korban konflik bersenjata kedua negara. ASEAN juga mampu untuk melindungi hak asasi manusia dari para tentara yang menjadi tawanan perang (Missing In Action/MIAs).
II. Peranan ASEAN Human Rights Body dalam Menyelesaikan
Isu hak asasi manusia menjadi isu global sejak penandatangan Universal Declaration on Human Rights. Peraturan mengenai masalah hak asasi manusia mengalami peningkatan sejak saat itu.[18] Permasalahan hak asasi manusia tidak lagi menjadi permasalahan yang hanya dapat ditangani oleh negara lokal atau melalui hubungan diplomatik saja.
Penegakan hak asasi manusia dianggap sebagai pelaksanaan jus cogens dalam hukum internasional. Jus cogens dianggap sebagai sumber hukum internasional yang paling memaksa/ autoratif.[19] Jus cogens tidak seperti peraturan hukum internasional lainnya tidak membutuhkan pengakuan dari negara agar dapat menjadi sebuah norma dalam negara tersebut. Semua negara di dunia mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala norma yang termasuk ke dalam jus cogens.
Salah satu krisis yang menjadi sorotan baik dari dalam kawasan maupun dari luar kawasan ASEAN adalah krisis HAM. Kasus pelanggaran HAM banyak terjadi di dalam wilayah ASEAN, mulai dari invasi Kamboja ke Vietnam, Kasus Mei 1998 di Indonesia, hingga Kasus Auung San Suu Kyi di Myanmar. Kasus pelanggaran HAM ini dapat menggangu stabiltas keamanan dan ekonomi di dalam kawasan secara menyeluruh.



[1]J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, edisi Kesepuluh, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Sinar Grafika, Jakarta: 2004), hal 8
Pada awal mulanya perkembangan organisasi internasional bermula dari hubungan bilateral antar negara yang telah berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada perkembangan berikutnya permasalahan timbul, yang pada dasarnya sama dengan hubungan bilateral, yang melibatkan banyak negara. Permasalahan ini membutuhkan serangakain perundingan yang menghasilkan banyak sekali perjanjian. Hal ini dianggap tidak prkatis sehingga dibutuhkan sebuah badan yang dapat mempertemukan kepentingan banyak negara tersebut sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dalam waktu relative singkat.
[2]Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (PT Alumni, Bandung: 2003), hal 101



[3]DW Bowett, The Law of International Institutions 4th edition, (Steven & Sons, London: 1982), pg 1

[4]Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, (Cambridge University Press, London: 1999), pg 81
Sebuah negara dapat tergabung dalam sebuah organisasi internasional apabila negara tersebut telah meratifikasi konvensi pembentukan organisasi internasional tersebut. Ratifikasi menurut Vienna Convention on Law of Treaty adalah, “the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty”. Ratifikasi tersebut dilakukan oleh wakil negara tersebut yang ikut serta dalam perundingan penyusunan konvensi tersebut. Pada praktiknya ratifikasi tersebut harus mendapat persetujuan oleh badan legilatif dan eksekutif. Akan tetapi tidak semua konvensi harus mendapat persetujuan kedua lembaga tersebut. untuk masalah-masalah yang bersifat teknis pelaksanaan ratifikasi konvensi dapat diberikan oleh lembaga eksekutif saja.
Inggris menerapkan praktek yang berbeda dengan negara-negara lain. Inggris menerapkan perbedaan antara (i) kaidah-kaidah hukum internasional dan (ii) kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh traktat-traktat. Inggris menganggap kaidah hukum internasional bagian dari hukum nasional (law of the land) dan akan diberlakukan oleh pengadilan-pengadilan Inggris. Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh traktat-traktat ditentukan oleh prinsip-prinisp konstitusional yang mengatur tentang hubungan antara lembaga eksekutif dan Parlemen.

[5]J.G Starke, Op. cit, pg 85
ICJ dalam memberikan pendapatnya mengenai kedudukan PPB berpendapat:
“In the opinion of the court, the organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane…Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying that it is a State, which is certainly not, or that its legal personality and rights and duties are the same those of a State. Still less is it same thing saying that it is ‘a super-State’, whatever the expression may mean. It does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more that all the rights and duties of a State must be upon than plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claims.”
[6]Ibid, pg 85

[7]Lokakarya “ASEAN Human Rights Body Berbagai Telaah Strategis”, dilaksanakan di Depok pada tanggal 25 Mei 2009.
[8]Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, ASEAN Selayang Pandang, (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta: 1992), hal iii
Pada Deklarasi Bankok disebutkan 5 tujuan ASEAN, yaitu:
1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations;
2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;
3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;
4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;
5. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples.

[9]Sekiguchi Sueo dan Noda Makito, Road to ASEAN-10 Japanese Perspectives on Economic Integration, (JCIC, Tokyo: 2000), pg 3

[10]Piagam ASEAN, yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2008, memuat antara lain: tujuan dan prinsip ASEAN, hak dan kewajiban negara anggota ASEAN, struktur dan fungsi kelembagaan ASEAN, mekanisme dan proses pengambilan keputusan ASEAN, penyelesaian sengketa antara negara anggota ASEAN, danhubungan eksternal ASEAN dengan pihak luar. Garis besar tersebut diikuti dengan 8 pokok-pokok penting, antara lain:
a) pembentukan ASEAN Human Rights Body;
b) pencantuman konsep regional resilience, comprehensive security, good governance and rule of law, dan demokrasi;
c) mengatur tindakan/respon yang merupakan tanggapan apabila terjadi ketidakpatuhan (non compliance) dan pelanggaran terhadap isi ASEAN Charter;
d) menekankan pada kedaulatan dan integritas territorial serta tidak menggunakan wilayah ASEAN untuk upaya yang mengancam dan integritas suatu wilayah negara;
e) pembentukan single market dan production base serta upaya memfasilitasi arus perdagangan, investasi, modal, serta pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja;
f) menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai;
g) diperkuatnya peranan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN;
h) memperkuat Sekretariat ASEAN dan menyepakati pembentukan Committee of Permanent Representatives.

[11]Termsak Chalermpalanupap, “10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation”, Lokakarya ASEAN Human Rights Body: Berbagai Telaah Strategis, Depok 25 Mei 2009
Gagasan mengenai perlunya kerja sama dalam membentuk sebuah nilai dan pendekatan dalam penegakan hak asasi manusia timbul pada saat Joint Comunique at the 26th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Singapura pada tanggal 23-24 Juli 1993. Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN pada saat itu menyatakan:
“The Foreign Minister welcomed the international consensus…, and reaffirmed ASEAN’s commitment to and respect for human rights…. The Foreign Minister agreed that ASEAN should coordinate a common approach on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion, and protection of human rights”

[12]Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (a), ASEAN Selayang Pandang, (Sekretariat ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta: 1992), hal 136
Raison d’etre pembentukan ASEAN didasarkan pada kehendak politik, yaitu keinginan bersama untuk menciptakan stabilitas regional yang sangat diperlukan dalam membangun perekonomian nasional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian dokumen pembentukan ASEAN (Deklarasi Bangkok) hanya membicarakan mengenai masalah rencana kerja sama di bidang ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah kerja sama di bidang politik dan keamanan tidak disinggung sama sekali. Kerja sama dalam bidang politik dan keamanan di dalam internal anggota ASEAN dilaksanakan secara bilateral maupun trilateral.

[13]Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat wilayah administrasi, Kalimantan provinsi Indonesia terletak di Selatan. Kerjaan Brunei terletak di Utara, dan dua koloni Inggris yaitu Sarawak dan Sabah. Permasalahan berawal ketika Malaysia berkeinginan untuk menggabungkan Singapura, Sabah, dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu. Keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai boneka Britania dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris dalam kawasan tersebut sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Singapura yang merupakan bagian dari Malaysia walaupun keluar di kemudian hari, terkena dampak infiltrasi dengan adanya ledakan bom MacDonald house.
[14]Departemen Luar Negeri (b), Seperempat Abad ASEAN, (Sekretariat ASEAN Departemen Luar Negeri, Jakarta: 1994), hal 18
Kerja sama politik dan keamanan untuk pertama kali dilakukan pada Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur, November 1971, yang membahas tentang penerimaan Deklarasi Kuala Lumpur 1971 mengenai Konsep Zone of Peace, Freedom, and Neutralty (ZOPFAN). ZOPFAN mengegaskan bahwa ASEAN akan mengusahakan pengakuan dan penghormatan terhadap suatu zona yang damai, bebas, dan netral, bebas dari pengaruh luar di dalam wilayah ASEAN. ZOPFAN diangkat menjadi kerangka bagi kerja sama politik ASEAN.

[15]Non-intervensi merupakan suatu prinsip atau norma dalam hubungan internasional dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi domestik) negara lain. Setiap negara diberikan kebebasan (diizinkan) untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahan tersebut secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun di atas prinsip kedaulatan suatu negara. Prinsip non intervensi merupakan salah satu prinsip paling penting dalam ASEAN. Prinsip non-intervensi dituangkan dalam Deklarasi Bangkok untuk menekankan pentingnya ‘perlindungan dari intervensi eksternal’ bagi perkembangan dan preservasi identitas negara tersebut.
Penerapan prinsip non intervensi tidak lepas dari penerapan kedaulatan dari suatu negara. Kedaulatan adalah:
“supreme dominion, authority, or rule; the supreme political authority of an independent state; the state itself.”
Negara berdaulat adalah:
”a state that possessed an independent existence, being complete in itself, without being merely part of larger whole to whose government it is subject; a political community whose members are bound together by the tie of common subjection to some central authority, whose commands those members must obey.”
[16]Departemen Luar Negeri (b), Op. cit, hal 19
Peranan ASEAN sebagai sebuah institusi memainkan peranan tidak langsung dalam menyelesaikan konflik internal anggotanya. Pada awal kehadirannya ASEAN telah mampu untuk menyelesaikan perselisihan antar anggotanya yang dapat membahayakan kelangsungan kerja sama regional, yakni krisis Sabah, antara Malaysia dan Filipina, serta krisis dalam hubungan bilateral Indonesia-Singapura.
Krisis Sabah timbul akibat klaim Presiden Macapagal atas wilayah Sabah sebagai bagian dari Filipina yang mewarisi kesultanan Sulu. Krisis Indonesia dan Singapura timbul akibat penjatuhan hukuman mati 2 anggota mariner Indonesia oleh pemerintah Singapura.

[17]Ibid, hal 33
Pendudukan Kamboja oleh tentara Vietnam menghadapkan ASEAN pada berbagai tantangan. Secara resmi ASEAN mempunyai sikap bersama yang anti-Vietnam akan tetapi sikap bersama tersebut dijalankan secara berbeda oleh masing-masing anggota ASEAN. Penyelesaian sengketa di semenanjung Indo-Cina dipandang sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan ASEAN sebagai daerah yang damai, bebas, dan netral. Penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja menunjukan komitmen ASEAN dalam menyelesaikan masalah di dalam wilayah ASEAN.

[18]Francisco Forrest Martin, et al, International Human Rights and Humanitarian Law Treaties, Cases, and Analysis, (Cambridge University Press, London: ), pg 22
Peraturan mengenai permasalahan hak asasi manusia menjadi perangkat utama dalam menegakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Sejak peningkatan perangkat peraturan tersebut semakin banyak badan hukum atau organisasi internasional atau kasus yang diajukan kepada pengadilan internasional berdasarkan atas peraturan yang tercantum dalam peraturan tersebut.

[19]Hakim Rozakis mendefinisikan jus cogens:
“a theoretical inference whose function is actually discernible through the legal norms bearing its peculiar traits”
Vienna Convention on the Law of Treaties mendefinisikan jus cogens:
“a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modify only by subsequent norm of general international law having the same character”

Dampak Perubahan Konstitusi Terhadap Kekuasaan Presiden

Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.[1] Perjanjian tersebut menyantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Negara sebagai salah satu bentukan perjanjian, berdasarkan teori kontrak sosial, memerlukan sebuah perjanjian untuk mengatur hak dan kewajiban antara negara dengan rakyat yang dikuasainya.[2]
Teori kontrak sosial menyatakan bahwa rakyat mengadakan perjanjian antara mereka untuk menyerahkan kedaulatan yang ada dalam diri mereka kepada institusi negara agar mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai tujuan bersama tersebut. Organisasi negara menurut teori kontrak sosial mempunyai tujuan untuk kesejahteraan dan stabilitas. Teori ini juga memandang bahwa kekuasaan pemerintah yang berada dalam dirinya tidak terbatas (absolut) akan tetapi rakyat bebas untuk menentukan kehendak dan keinginan mereka jika konvensi yang telah dibuat tidak lagi berpihak pada kepentingan mereka.[3] Kekuasaan negara menjadi absolut karena kekuasaan tertinggi telah beralih ke dalam tangan negara.
Pada dasarnya kekuasaan negara lahir dan bersandar pada kehendak rakyat. Oleh karena negara telah menerima hak-hak dasar rakyatnya maka negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat. Hak-hak dasar tersebut diberikan kepada negara karena adanya tujuan bersama yang tidak mungkin terwujudkan jika diusahakan sendiri-sendiri. Negara pada nantinya akan berusaha untuk mewujudkan tujuan bersama demi kesejahteraan rakyatnya (common good/bonum publicum).[4]
Negara sebagai sebuah organisasi politik[5] yang ada untuk rakyat, dan bukan sebaliknya, saat memasuki abad ke-19 mengalami transformasi besar dalam pelaksanaan wewenangnya. Negara melalui pemerintah yang selama ini cenderung berkuasa absolut dan otoriter sedikit demi sedikit dibatasi wewenangnya. Negara melalui organnya tidak lagi dapat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyat menginginkan negara agar kembali menjalankan fungsi awalnya, yaitu sebagai alat untuk menjaga ketertiban umum serta sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama dari masyarakat anggota negara.
Untuk membatasi kekuasaan negara tersebut maka dibuatlah konstitusi, paham pembatasan dengan konstitusi dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusi adalah wujud dari perjanjian antara rakyat dan negara. Eric Barendt menyatakan konstitusi memiliki 2 arti. Pertama, konstitusi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan wewenang dari parlemen, pemerintah, pengadilan, dan lembaga-lembaga negara lainnya.[6] Kedua, konstitusi adalah kumpulan dari aturan hukum (legal rules) dan aturan non hukum (non-legal rules).[7]
Pada suatu negara konstitusi memiliki arti penting sebagai dasar patokan guna mengatur negara dan pemerintahan. Pada suatu negara konstitusi pada hakekatnya adalah bentuk kontrak social yang dibuat dan disepakati oleh rakyat. Konstitusi memuat tidak saja peraturan hukum tetapi juga memuat norma-norma dan kaedah-kaedah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak dalam negara tersebut.
Pembentukan konstitusi pada dasarnya mengikuti sebuah peristiwa politik tertentu, seperti kemerdekaan sebuah negara ataupun terjadinya revolusi. Pembentukan sebuah dokumen konstitusi merupakan perwujudan dari kesamaan pandangan politik dan kepercayaan dari para pembentuknya.
Salah satu yang di atur dalam konstitusi adalah masalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini adalah salah satu ciri penting sebuah negara demokrasi. Pembagian kekuasaan ini perlu dilakukan agar proses check and balances dalam sebuah negara dapat dilaksanakan. Kekuasaan negara tersebut dibagi ke dalam 3 cabang,[8] yaitu: (1) eksekutif, sebagai pemegang kekuasaan pelaksanan pemerintahan, (2) legislatif, sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang, dan yudikatif, sebagai pemegang kekuasaan penegakan keadilan.[9]
Pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara mempunyai beberapa peranan penting.[10] Pertama, pemisahan kekuasaan penting dalam menciptakan masyarakat yang bebas. Kedua, mencegah terciptanya penguasa yang tiran. Hal ini terwujud dalam pemisahan kekusaan eksekutif dan legislatif. Kita tidak bisa membayangkan jika kekuasaan pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang berada dalam satu orang. Sejarah membuktikan tidak sedikit raja menjadi seorang tiran karena memegang kedua kekuasaan tersebut. Ketiga, terwujudnya sistem peradilan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat dalam suatu negara membutuhkan suatu sistem peradilan yang bebas dari tekanan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Lord Acton pernah menyatakan bahwa, “power tends to corrupt but absolute power tends corrupt absolutely.”
Indonesia sebagai salah satu negara demokratis turut menerapkan pembagian kekuasaan ini. Pembagian kekuasaan ini merupakan perwujudan dari jiwa Demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. oleh karena itu dalam konstitusi, yaitu UUD 1945, diatur mengenai lembaga negara, fungsi, tugas, dan kewenangan dari lembaga negara tersebut, hubungan tata kerja antar lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan warga negara.[11] Pada perkembangan berikutnya konstitusi juga berfungsi sebagai media rakyat untuk mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama demi mencapai cita-cita bersama.[12]
Pengaturan kekuasaan eksekutif dalam konstitusi cukup penting mengingat lembaga eksekutif pemegang kekuasaan dalam melaksanakan pemerintahan. Keputusan lembaga eksekutif berkenaan langsung dengan kepentingan rakyat. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa banyak dari pemimpin menjadi otoriter karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai pelaksanaan kekuasaan yang ada pada dirinya. Pada UUD 1945 kekuasaan presiden diatur dalam Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara.
B Pokok Permasalahan
1. Bagaimanakah pengaturan kekuasaan presiden dalam UUD 1945 setelah Amandemen ke-4?
2. Bagaimana nuansa politik setelah perubahan tersebut?






BAB II
KONSTITUSI DAN KEKUASAAN PRESIDEN
A. Konstitusi
CF Strong mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka dari kelompok masyarakat yang diatur oleh hukum, di mana hukum tersebut membuat institusi permanen beserta dengan hak dan kewajiban dari wewenang institusi tersebut.[13] O Hood Phillips berpendapat bahwa konstitusi dapat dilihat dalam 2 aspek, yakni konstitusi dalam bentuk abstrak dan konstitusi dalam bentuk konkret.[14] Konstitusi dalam bentuk abstrak berarti konstitusi dalam kapasitasnya sebagai sistem hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang menggambarkan komposisi dan kekuasaan lembaga negara serta mengatur hubungan antar lembaga negara serta hubungan lembaga negara dengan warga negara. Konstitusi dalam bentuk konkret adalah seperangkat dokumen hukum tertinggi yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan kehidupan bernegara.
AW Bradley dan KD Ewing mendefinisikan konstitusi menjadi 2 jenis, berdasarkan bentuknya. Pertama, konstitusi adalah sebuah dokumen yang mempunyai daya paksa yang membuat kerangka kerja dan fungsi utama dari organ negara serta menyatakan prinsip-prinsip bagaimana organ negara tersebut menjalankan fungsinya.[15]
Ada ciri-ciri khusus yang ditemukan pada negara-negara yang menerapkan konstitusi jenis ini, yaitu adanya badan pengadilan konstitusi yang berfungsi untuk menerapkan dan menginterpretasikan konstitusi tersebut manakala terjadi sengketa, seperti yang dapat ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Kedua, konstitusi adalah seperangkat hukum, aturan, dan praktek yang menciptakan institusi dasar sebuah negara beserta dengan perangkat dan bagian-bagian yang berhubungan dengan institusi tersebut. Konstitusi ini dapat ditemukan di negara Inggris dan beberapa negara commonwealth, seperti Selandia Baru.[16]
Bolingbroke mendefinisikan konstitusi sebagai:[17]
“By constitution, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principles of reason…that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed”.
Kita, berdasarkan definisi Bolingbroke, dapat menyimpulkan bahwa konstitusi adalah dasar pembentukan hukum, hukum kebiasaan, dan institusi yang telah disetujui oleh masyarakat. Tom Paine berpendapat bahwa konstitusi merupakan antisenden dari negara.[18] Dia berpendapat bahwa negara ada karena konstitusi dan bukan konstitusi ada karena negara. Dia juga memandang bahwa kekuasaan tanpa konstitusi adalah kekuatan tanpa alas hak yang sah. Duheime.org mendefenisikan konstitusi sebagai,
“the basic laws of nation or state which sets out how that state will be organized by deciding the powers and authorities of government between different political unit, and by stating the basic law-making and structural principles of society”.[19]
Sovernin Lohman berpendapat bahwa dalam konstitusi terdapat 3 unsur yang sangat menonjol, yakni:[20]
Konstitusi dipandang sebgai kontrak sosial, kesepakatan bersama antar rakyat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
Konstitusi sebagai piagam yang menjamin HAM sekaligus untuk menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat negara.
Konstitusi sebagai kerangka bengunan pemerintahan (forma regimenis).
Pada dasarnya konstitusi merupakan patokan dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
A.1 Perubahan Konstitusi
Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang pluralistis sudah selayaknya mempunyai konstitusi yang dapat mengakomodir kebutuhan ini. Penyediaan akan konstitusi yang seperti itu bertujuan agar tercipta sebuah masyarakat madani dalam negara Indonesia.[21] Konstitusi tersebut pada nantinya diharapkan agar benar-benar hidup sebagai hukum dasar dalam kehidupan bernegara.
Konstitusi tersebut hendaknya dibuat sesuai dengan semangat jiwa bangsa Indonesia, yang tercantum dalam Pancasila. Oleh karena itu para our founding fathers memuat 7 butir pokok dalam konstitusi kita, UUD 1945, yakni:[22]
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)
Pemerintahan berdasar atas konstitusi
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah Majelis.
Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan rakyat.
Menteri negara adalah pembantu presiden.
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Akan tetapi seiring dengan amandemen UUD 1945 beberapa butir pokok tersebut menjadi tidak lagi berlaku.[23] Ketidakberlakuan tersebut tidak lebih dari penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat sehingga konstitusi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang terjadi.
CF Strong menyatakan ada 4 cara mengubah konstitusi, yaitu:[24] (1) perubahan oleh lembaga legislatif dengan pembatasan tertentu, keputusan harus memenuhi kuorum tertentu, (2) perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum yang didahului dengan usulan dari badan legislatif, (3) perubahan konstitusi diputuskan oleh negara-negara bagian dalam negara serikat, dan (4) perubahan konstitusi oleh konvensi konstitusi, badan khusus atau konstituante. Arend Lijphart membagi perubahan konstitusi tersebut dalam 3 tipe yakni: (1) perubahan berdasarkan atas suara mayoritas murni, setengah lebih satu, (2) perubahan berdsarkan atas suara mayoritas khusus, missal berdasrkan atas 2/3 atau 3/4 suara, dan (3) perubahan yang disiapkan oleh legislatif namun harus memperoleh persetujuan rakyat melalui referendum.[25]
Perubahan UUD 1945 terfokus pada perubahan sistem pelembagaan dan hubungan antar lembaga negara, sistem pemerintahan lokal, jaminan atas pelaksanaan HAM, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara, seperti PEMILU, pendidikan, atau perekonomian. Perubahan ini disebabkan karena peranan sentral MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini mengakibatkan ketiadaan checks and balances dalam pelaksanaan negara. Alasan berikutnya adalah besarnya kekuasaan presiden, selain pemegang kekuasaan eksekutif presiden juga memegang kekuasaan legislatif.
A.2 Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945
Peranan presiden dalam sebuah negara sangat penting. Clinton Rositter mencatat ada 4 fungsi penting seorang presiden.[26] Pertama, presiden adalah kepala negara, posisi kepala negara adalah perlambagan sebuah negara. Kedua, presiden adalah kepala pemerintahan. Presiden melaksanakan tugas memimpin pemerintahan rakyat. Presiden berwenang segala tindakan administrasi negara. Ketiga, presiden sebagai diplomat utama. Presiden bertugas untuk mewakili negara dalam menjalin hubungan negara lain. Keempat, presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Oleh karena itu presiden memegang kekuasaan tertinggi sipil maupun militer.
Penyelenggaraan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada sistem kerja fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu dalam UUD 1945 peraturan mengenai pelaksanaan pemerintahan terpusat pada lembaga Eksekutif, dalam hal ini Presiden.[27] Pada masa rezim Orde Baru kekuasaan ini dimaknai secara berbeda sehingga memungkinkan Presiden untuk melaksanakan kekuasaan secara luas sehingga terjadi sebuah fenomena yang disebut dengan “hegemoni pemaknaan negara”. Prof Ismail Sunny membagi kekuasaan presiden, berdasarkan UUD 1945, menjadi: kekuasaan administratif; kekuasaan legislatif; kekuasaan yudikatif; kekuasaan militer; kekuasaan diplomatik; dan kekuasaan darurat.[28] Oleh rezim tersebut konstitusi dijadikan alat rekayasa untuk menciptakan dan melanggengkan kekuasaannya.[29] Konstitusi dijadikan alat pembenaran bagi penguasa menjalankan kekuasaan yang otoriter, sentralisitis, tertutup, dan cenderung koruptif.
Periode Reformasi, yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, menjadi babak baru kekuasaan presiden di Indonesia. Perhatian pertama pasca jatuhnya rezim tersebut adalah bagaimana membatasi kekuasaan presiden sehingga kekuasaan yang absolut dan tiran tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Konstitusi yang pada awalnya tidak membatasi masa jabatan presiden diamandemen sehingga seorang presiden hanya dapat memangku jabatan tersebut selama 10 tahun.[30]
Pasca reformasi kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah dibagi, hanya, menurut Bagir Manan, menjadi 2 jenis, yakni:[31] penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum terkait dengan semua kegiatan administrasi negara. Kekuasaaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat adalah semua tindakan presiden terkait dengan hak prerogative presiden sesuai dengan UUD 1945.
Presiden setelah masa reformasi mengemban secara langsung kedaulatan rakyat. Hal ini dimungkinkan melihat kenyataan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon presiden dan calon wakil presiden termasuk dalam satu paket karena dianggap Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan dalam lembaga kepresidenan.[32]
Kekuasan presiden dalam bidang legislatif dipangkas dengan hanya mampu untuk mengusulkan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.[33] Kewenangan ini membuat Presiden memegang kekuasaan legislatif sekaligus eksekutif. Hal ini memampukan presiden untuk berbuat absolut karena sistem pembagian kekuasaan menjadi tidak jelas karena DPR hanya berfungsi untuk memberi persetujuan saja. Amandemen terhadap aturan tersebut mengalihkan kekuasaan sepenuhnya kepada DPR sebagai lembaga legislatif.
Walaupun telah dibatasi wewenang kekuasaan legislatif, presiden masih memiliki hak untuk mengajukan RUU kepada DPR. Presiden juga masih memegang kekuasaan legislatif khusus di bidang penerimaan dan belanja negara, DPR dan DPD tidak mempunyai wewenang ini. Presiden juga harus tetap dimintai persetujuannya dalam membahas sebuah RUU.
Perubahan ini mengakibatkan berubahnya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah menjamin akan pelaksanaan HAM dengan mengeluarkan UU HAM. UU ini akan menjamin bahwa setiap hak-hak dasar rakyat dijamin pemenuhannya oleh pemerintah. Pemerintah kini menjamin kebebasan pers dengan UU Pers. Kebebasan berpendapat juga dijamin dengan dicabutnya UU Subversif, yang selama ini menjadi dasar untuk menahan berbagai orang yang dianggap sebagai lawan politik dari pemerintah.





BAB III
KESIMPULAN
Rousseau berpendapat betapa sulitnya untuk menentukan pemerintah yang baik karena pandangan tiap-tiap orang terhadap pemerintahan yang baik berbeda-beda. Akan tetapi ia menyatakan bahwa pemerintah yang buruk adalah pemerintah yang masyarakatnya menyusut ataupun berkurang. Ketika masyarakat sudah merasakan bahwa pemerintah yang mereka patuhi selama ini adalah pemerintah yang buruk maka mereka akan berusaha untuk melawan penguasa tersebut. perlawanan tersebut dilakukan agar terjadi titik keseimbangan antara rakyat dengan penguasa. Salah satu cara untuk mencapai titik keseimbangan tersebut adalah perubahan konstitusi.
Indonesia adalah sebuah negara besar dengan sejarah otoritarianisme yang panjang. Selama hampir 350 tahun bangsa Indonesia “bertahan” dalam pemerintahan otoriter penjajah. Setelah merdeka bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan rezim Orde Lama. Selepas dari pemerintahan Orde Lama, Indonesia diperintah oleh rezim Orde Baru yang pada awalnya diharapkan mampu untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Akan tetapi lama kelamaan rezim ini menjadi rezim tiran yang koruptif, kolutif, dilusif, otoriter, dan sebuah tiran yang berdiri atas jaringan kronikal yang kuat.
Rakyat Indonesia, yang pada akhirnya melawan, menggulingkan rezim-rezim tersebut menginginkan pada nantinya negara ini tidak lagi dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Untuk itu perlu merubah konstitusi yang ada dengan memperhatikan makna historis yang terdapat dalam setiap pasal dalam konstitusi tersebut.
Setelah reformasi kekuasaan presiden tidak lagi seluas dahulu. Sistem check and balances yang hanya tertuang dalam sekedar konsep kini direalisasikan dalam pengaturan UUD 1945 yang telah diamandemen. Presiden tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif tertinggi.
Perubahan ini membawa perubahan dalam tindakan dan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah kini tidak dapat lagi bertindak otoriter ataupun mencari pembenaraan atas tindakan atau mempertahankan kekuasaan dengan memanipulasi konstitusi. Rakyat mempunyai akses yang kuat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.
[1]Indonesia (a), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, psl 1338
Prof Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian tersebut pada nantinya akan menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.
[2]JJ Rousseau, Du Contract Social ,diterjemahkan oleh Vincent Bero, (Visi Media, Jakarta: 2009) hal 53
Rosseau menggambarkan keberadaan negara merupakan hasil konvensi dari rakyat yang berada dalam penguasaannya. Rosseau berpendapat bahwa rakyat mengikatkan diri mereka untuk menjalankan kondisi-kondisi yang sama dan menikmati hak-hak yang sama pula. Rakyat berharap bahwa nantinya setelah pengikatan diri tersebut akan tercipta sebuah keseimbangan dan kekompakan sosial.
[3]Ibid, hal 54
Rousseau berpendapat bahwa jika bukan karena tidak lebih dari perwujudan dari kehendak umum, pemerintah tidak mungkin dapat teralienasikan dan pemerintah merupakan kumpulan manusia. Rousseau berpendapat bahwa kekuasaan dapat diwakilkan tapi tidak dengan kehendak umum.
[4]Musthafa Kamal Pasha, et al, Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education), (Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta: 2002), hal 20
[5]O Hood Phillips, Paul Jackson, Patricia Leopold, Constitutional Law and Adminstrative Law¸ (Sweet and Maxwell, London: 2001), pg 4
Tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Mereka mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi politik yang independen yang berada pada suatu daerah tertentu, dimana para anggotanya bersatu untuk bertahan dari kekuatan luar serta untuk menjaga ketertiban di dalam anggota organisasi negara tersebut. akan tetapi mereka menyadari bahwa seiring perjalanan zaman tugas negara semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada dua fungsi yang telah disebutkan di atas.
Sebuah negara modern diharapkan mampu untuk menghadapi permasalahan social yang semakin banyak dan semakin beragam, baik dengan tindakan ataupun dengan peraturan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka negara diperlengkapi dengan organ-organ negara.
Woodrow Wilson mendefinisikan negara sebagai kelompok orang yang terorganisasi berdasarkan hukum yang berada dalam sebuah wilayah yang pasti. Kelompok orang tersebut sering disebut dengan masyarakat. Masyarakat sendiri didefinisikan sebagai hubungan antar sekelompok orang. Oleh karena itu CF Strong mendefinisikan negara sebagai kelompok masyarakat yang tergabung secara politik.
[6]Eric barendt, An Introduction to Constitutional Law, (Oxford, Oxford University Press: 1998), pg 1
Karakter utama konstitusi dalam hal ini adalah pembatasan akan wewenang dari badan legislatif dan pemerintah. Hal ini umum ditemukan pada negara-negara demokrasi yang sangat menjaga hak-hak dasar manusia (hak asasi manusia). Untuk menjamin pelaksanaan pembatasan ini dapat dipaksakan oleh pengadilan.
[7]Ibid, pg 1
Definisi konstitusi seperti ini dapat dilihat di Negara Inggris. Inggris tidak mempunyai dokumen tertulis yang secara jelas dapat diidentifikasi atau dinyatakan sebagai konstitusi. Walaupun Inggris mempunyai banyak peraturan, berdasarkan isinya, yang mempunyai karakter konstitusi namun aturan-aturan tersebut tetap berdiri sendiri-sendiri, tidak ada usaha untuk mengkodifikasikan aturan-aturan tersebut ke dalam satu buah dokumen hukum.
[8]Jimly Asshiddiqie (a), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Konstitusi Press, Jakarta: 2006), hal 35
[9]Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Kreasi Total Media, Yogyakarta: 2007), hal 9
Montesquieu menyatakan bahwa jika eksekutif dan legislatif berada dalam tangan satu orang maka tidak aka nada kebebasan (liberty) dalam negara itu. Ia juga menyatakan bahwa kebebasan berpolitik adalah suatu hal yang harus diperjuangkan dan manusia cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Untuk mencegah hal itu adanya suatu pembagian kekuasaan agar terjadi sebuah keseimbangan kekuasaan dan masing-masing kekuasaan dapat saling menjaga satu sama lain.
Aturan dalam konstitusi, berkaitan dengan hubungan politis antar lembaga negara, akan memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana pembagian kekuasaan tersebut akan dilaksanakan.
[10]Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, (Kencana Prenada Media, Jakarta: 2009), hal 11
CF Strong berpendapat bahwa pembagian kekuasaan ini disebabkan karena adanya proses spesialisasi fungsi dari tiap-tiap lembaga negara. Fenomena ini dapat diamati pada semua bidang pemikiran dan tindakan peradaban yang semakin maju karena berambahnya bidang aktivitas dan organ-organ pemerintahan yang semakin kompleks.
[11]Soehardjo, Beberapa Pemikiran tentang Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi, (Dahara Prize, Semarang: 1990), hal 16
[12]Ellydar Chaidir, Op. cit, hal 43
Benjamin Franklin menyatakan bahwa,” The Constitution only gives people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself.”
[13]CF Strong, Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Forms, (Sidgwick&Jackson, London: 1972), pg 13
[14]O Hood Phillips, et al, Constitutional and Administrative Law, (Sweet and Maxwell, London: 2001), pg 5
[15]AW Bradley dan KD Ewing, Constitution and Administrative Law, (Longman, London: 2003), pg 3
[16]Ibid, pg 5
House of Lords pada tahun 2001 sebuah komite untuk membahas dampak konstitusional terhadap undang-undang public yang diajukan kepada House of Lords dan memeriksa pelaksanaan konstitusi. Komite tersebut mendefisikan konstitusi sebagai berikut:
“the set of laws, rules, and practices that create the basic institutions of state, and its component and related parts, and stipulates the powers of those institutions and relationship between different institutions and between those institutions and the individuals”.
Konstitusi di sistem ini ditemukan secara tersebar dalam Putusan Parlemen atau putusan pengadilan, praktek politik yang berkembang pada negara tersebut, atau pada aturan-aturan di tiap-tiap institusi negara mengenai pelaksanaan wewenang atau hak mereka.
[17]Ellydar Chaidir, Op. cit, hal 22
[18]AW Bradely dan KD Ewing, Op. cit, pg 5
[19]http://duhaime.org/LegalDictionary/C/Constitution.aspx, diakses pada tanggal 25 Oktober 2009
[20]Musthafa Kamal Pasha, Op. cit, hal 70
[21]Jimly Asshiddiqie (b), Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, (FH UII Press, Yogyakarta: 2005), hal 1
[22]Soehardjo, Op. cit, hal 17
Tujuh butir pokok tersebut merupakan dasar atas perwujudan pelaksanaan demokrasi yang berdsarkan atas Pancasila.
[23]Salah satu butir yang tidak berlaku adalah butir mengenai MPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dinilai tidak tepat karena MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat karena disamping MPR masih ada lembaga negara yang lain yang juga melaksanakan kedaulatan rakyat. Salah satu contohnya adalah lembaga kepresidenan, Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat, yang mana merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Presiden dengan demikian merupakan pelaku dan pelaksana kedaulatan rakyat.
[24]CF Strong, Modern Political Constitution, (Sidgwick & Jackson, London: 1952), pg 146-148
Perubahan konstitusi berkaitan dengan sifat rigiditas atau fleksibelitas konstitusi tersebut. sebuah konstitusi dikatakan bersifat rigid karena konstitusi tersebut telah dibuat berorintasi ke pada masa depan sehingga perubahan akan konstitusi tersebut harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. sebuah konstitusi dikatakan fleksibel karena memang konstitusi tersebut dengan mudah dapat diubah. Hal ini dikarenakan konstitusi tersebut dibuat tidak berorientasi ke depan. Soekarno sendiri mengakui bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi revolusi, dibuat dalam waktu yang cepat, sehingga sangat terbuka untuk disempurnakan di masa depan.
[25]Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Governemnt in Twenty-One Centuries, (Yale University Press, New Haven: 1984), pg 189
[26]Abdul Ghoffar, Op. cit, hal 14
[27]Didit Hariadi Estiko, ed, Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional, (Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekertaris Jenderal DPR-RI, Jakarta: 2001), hal 2
Presiden menurut pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan, jika merujuk pada sistem presidensial, presiden mempunyai 2 kapasitas, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dampak dari penggabungan 2 jenis adalah adanya pembedaan terhadap kebutuhan juridis untuk membedakan kedua jenis kapasitas mengenai pengaturan yang bersifat teknis dan operasional, seperti jabatan sekertaris dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan. Walaupun terdapat perbedaan kapasitas tetapi sangat sulit untuk menetukan kapasitas presiden dalam surat keputusan yang dikeluarkannya.
[28]Abdul Ghoffar, Op. cit, hal 76
[29]Didit Hariadi Estiko, Op. cit, hal 3
Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah UU Bidang Politik tahun 1985, melalui undang-undang tersebut pemerintah merekayasa kekuatan-kekuatan sosial politik. Contoh lain adalah tidak berfungsinya DPR sebagai lembaga control pemerintah. Pemerintah merekayasa sedemikan rupa sehingga DPR tidak lagi menjadi lembaga control tetapi justru lembaga pendukung pemerintah. Fungsi pers sebagai alat kontrol sosial dilumpuhkan dengan pembentukan SIUPP, setiap pers yang tidak mendukung dan cenderung melawan terhadap kekuasaan yang ada dilumpuhkan dengan pencabutan SIUPP.
[30]Abdul Ghoffar, Op. cit, hal 3
[31]Ibid, hal 99
[32] Jimly Asshiddiqie (c), Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2002), hal 8
Sebelumnya wakil presidenmerupakan calon presiden yang kalah dalam pemilihan di MPR. Sistem pemerintahan seperti ini dapat mengakibatkan ketidakstbilan politik. Kini presiden dan wakil presiden dapat dipandang sebagai sebuah kemitraan, wakil presiden tidak lagi dipandang sebagai pelengkap saja tetapi juga tidak mempunyai kekuasaan presiden seperti presiden.
[33]Ibid, hal 7